Apa Itu Rollover - CFD Rollover
Sudah diketahui secara umum bahwa ketika melakukan trading di pasar Forex dan CFD investor dapat mempertahankan posisi mereka terbuka tidak hanya untuk beberapa jam, tetapi untuk jangka waktu yang lebih lama juga. Jadi, rollover dapat didefinisikan sebagai pengalihan posisi ini untuk hari berikutnya.
“Rollover” adalah istilah terkenal di kalangan ekonom dan mungkin memiliki arti yang berbeda tergantung pada bidang aplikasi.
Menurut kamus ekonomi, rollover mungkin memiliki arti sebagai berikut:
Gagasan “rollover” tersebar luas di kalangan trader dan secara aktif diterapkan oleh pusat transaksi dan perusahaan broker.
CFD rollover, saat proses mentransfer posisi ke hari berikutnya, mengasumsikan Swap akrual.
Demokrasi Terpimpin
Selanjutnya ialah Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan ini bermula pada tahun 1959-1965 di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada konsep Demokrasi Terpimpin, Soekarno turut campur tangan sebagai presiden dan pemimpin tertinggi demokrasi. Selain itu, ada juga pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.
Pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi sejumlah penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan lain sebagainya.
Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana “demos” berarti “rakyat” dan “kratos” berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas.
Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Setelah mengetahui definisi dari demokrasi dari berbagai sudut pandang, selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.
Dalam buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tulisan Nadhirun disebutkan bahwa pada awal abad ke-20, pemikiran demokrasi mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masa kolonialisme Belanda.
Anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku dan ruang diskusi terbuka. Selain itu, mereka juga mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiksi dengan kondisi Indonesia pada masa tersebut.
Mohammad Hatta jadi tokoh sekaligus generasi pertama yang merasakan indahnya demokrasi di negara-negara Eropa. Ia mengenyam pendidikan di Belanda dan menyerap berbagai ide demokrasi di sana.
Pada masa itu, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan mulai muncul gerakan-gerakan kemerdekaan.
Definisi Demokrasi Menurut Para Ahli
Kranemburg mendefinisikan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni memerintah rakyat.
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Menurut Henry, dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat.
Harris mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
Aristoteles mengartikan demokrasi sebagai suatu kebebasan atau prinsip demokrasi yaitu kebebasan. Oleh karenanya, melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Ia mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
Sejarah Demokrasi di Barat
Konsep demokrasi pertama kali muncul dalam pemikiran tentang hubungan antara negara dan hukum di Yunani Kuno. Pada masa ini, demokrasi langsung dipraktikkan dalam kehidupan bernegara dari abad ke-6 hingga abad ke-4 M. Namun, gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan.
Pada saat yang sama, muncul keinginan untuk membangkitkan kembali demokrasi. Magna Charta, sebuah piagam yang berisi perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris, muncul sebagai tonggak baru bagi kemunculan demokrasi empirik.
Gerakan renaissance dan reformasi juga turut mempengaruhi kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat. Renaissance, yang menghidupkan minat pada sastra dan budaya Yunani kuno, berpengaruh besar terhadap lahirnya gerakan demokrasi.
Sejarah demokrasi di Barat dimulai dengan bentuk demokrasi langsung yang kemudian meredup pada abad pertengahan.
Pada akhir abad pertengahan, Magna Charta lahir, diikuti oleh gerakan renaissance dan reformasi yang menekankan hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Pada abad ke-19, muncul gerakan demokrasi konstitusional, yang kemudian melahirkan demokrasi welfare state.
Jenis-Jenis Demokrasi
Dalam demokrasi representatif, warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Para wakil ini duduk di lembaga-lembaga pemerintahan seperti parlemen atau kongres, di mana mereka membuat keputusan atas nama rakyat. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil ini.
Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara langsung memberikan suara atau mempengaruhi keputusan politik melalui referendum atau inisiatif rakyat. Demokrasi langsung biasanya berlaku dalam skala yang lebih kecil, seperti dalam pemilihan lokal atau pengambilan keputusan komunitas.
Demokrasi parlementer melibatkan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang kemudian memilih kepala pemerintahan, seperti perdana menteri atau presiden. Kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Demokrasi parlementer umumnya memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
Demokrasi konsensus berupaya mencapai kesepakatan melalui dialog, negosiasi, dan konsensus di antara berbagai kelompok atau partai politik. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang luas dan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk minoritas.
Demokrasi deliberatif menekankan pada diskusi dan pemikiran yang mendalam dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara aktif terlibat dalam dialog dan debat mengenai masalah publik, dengan harapan mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencapai kesepakatan rasional.
Demokrasi elektronik, atau e-demokrasi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemungutan suara elektronik, konsultasi online, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi online lainnya.
Belajar Trading dengan IFC Markets
Mungkin detikers sudah tak asing dengan istilah demokrasi, bukan? Namun, apakah detikers tahu apa arti sebenarnya dari kata demokrasi?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan.
Demokrasi Pancasila Era Orde Baru
Era Orde Baru juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi pada tahun 1965-1998. Walau begitu, rezim ini juga dihantui berbagai penyimpangan, yaitu:
- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Demokrasi Reformasi
Yang terakhir ialah Demokrasi Reformasi yang berlangsung pada 1998 hingga sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, lahirlah Demokrasi Reformasi. Era ini mengembalikan prinsip dasar demokrasi, seperti adanya pemilu secara langsung.
Selain itu ada juga kebebasan Pers, desentralisasi, jaminan hak-hak dasar warga negara hingga rekrutmen politik yang inklusif.
